Mei 2015, rakyat Papua memahami akan kehadiran Indonesia di Wilayah Adat bangsa Papua. Tepat pada 1 Mei 2015 adalah hari aneksasi.

Diawali dengan Demonstrasi (Demo) Damai oleh rakyat Papua Barat melalui Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Tanah Kolonial Indonesia dan di Tanah Air Papua Barat adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 1 Mei 2015 hingga berturut-turut.

Di Papua, ketika KNPB dibenturkan dengan Aparat Keamanan Indonesia oleh Petinggi TNI, POLRI bahkan Pemerintah Indonesia, di saat itu lahir GempaR (Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua). Namun, GempaR deperhadapkan dengan nasib yang sama dengan KNPB.

29 April 2015, GempaR memediasi Demo Damai dengan tuntutan; Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua Barat yang saat ini masih ditahan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepolisiannya, Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya di Tanah Papua dan Buka Akses Bagi Wartawan Asing di Tanah Papua untuk meliput aktivitas rakyat Papua dan tindakan Pemerintah Indonesia bersama jajaran Militernya di Tanah Papua. Namun, kenyataannya Pemerintah Indonesia masih menutup rapat ruang demokrasi bahkan melakukan tindakan intimidasi terhadap wartawan lokal.

Hari aneksai, 1 Mei 2015, KNPB mediasi rakyat Papua Barat di Tanah Papua, Sorong – Merauke. Pemerintah Indonesia pun masih menutup rapat ruang demokrasi melalui gabungan Militer Indonesia. Beberapa wilayah mengalami Intimidasi dan mengalami perlakuan tidak manusiawi dari Aparat Keamanan Indonesia.

“Jumlah aktivis dan rakyat Papua pro-Demokrasi yang ditahan Kepolisian setempat saat Demo Damai rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh KNPB pada tanggal 1 Mei 2015 ada 209 orang, Mereka diblokade dan langsung dibubarkan hingga ratusan aktivis KNPB bahkan rakyat diangkat ke Truk Tahanan,” kata Ones Nesta, Komite Pusat Sekertaris Jendral KNPB di media sosial, www.facebook.com/  di kutip penulis.

Setelah penangkapan, 209 orang yang ditahan dipulangkan sebelum 1X24 Jam. Walau pun, beberapa aktivis bahkan rakyat simpatisan mengalami pemukulan, tekanan, teror bahkan intimidasi. Hari berikutnya, gabungan militer Indonesia masih melakukan penyisiran. Sekertariat KNPB Wilayah Merauke dan Fak-fak dikepung dan digleda oleh gabungan Militer Indonesia.

Melihat situasi darurat ini, AMP mediasi rakyat Papua Barat di Tanah Kolonial dan melakukan aksi Mimbar Bebas. Aksi ini adalah lanjutan dari aksi Demo Damai peringati hari aneksasi, 1 Mei 2015, 53 Tahun Aneksasi Papua Barat.

2 Mei 2015, AMP menggelar aksi Mimbar Bebas dengan tuntutan; Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua Barat yang saat ini masih ditahan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepolisiannya termasuk 209 orang yang ditahan saat 1 Mei 2015, Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya di Tanah Papua dan Buka Akses Bagi Wartawan Asing di Tanah Papua untuk meliput aktivitas rakyat Papua dan tindakan Pemerintah Indonesia bersama jajaran Militernya di Tanah Papua.

8 Mei 2015, GempaR mediasi Mahasiswa dan masyarakat Papua untuk menolak kedatangan Presiden Indonesia, Jokowi di Tanah Papua.

Dalam orasi GempaR bahwa Selamanya kebijakan Pemerintahan Indonesia yang sepihak berlaku di Papua dan Ruang bagi Demokrasi dan Wartawan Asing masih ditutup rapat melalui Militernya maka, GempaR menolak kedatangan Jokowi di Papua.

Lanjut massa aksi yang diberi kesempatan untuk orasi, selama Jokowi belum mengungkap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari 1963 hingga saat ini, seperti baru-baru ini di Paniai yang menewaskan lima Pelajar, di Timika dan di Yahukimo, Jokowi tidak punya hak untuk melakukan kegiatan Negara di atas Tanah Papua.

GempaR hendak bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan aksi di gedung DPRP, Jayapura Kota. Namun, kepolisian Indonesia masih menutup rapat ruang demokrasi. GempaR tetap melakukan aksi Demo Damai di area Kampus-kampus yang ada di Jayapura.

16 Mei 2015, AMP kembali melakukan Demo Damai di Tanah Kolonial. Jawa Barat meliputi; Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Bandung. Jawa Tengah meliputi; Yogyakarta, Solo, Salatiga, Semarang. Jawa Timur meliputi; Surabaya dan Malang. Bahkan di Bali, aksi tertampak hanya jumpa perss.

Tuntutan AMP adalah Stop pengiriman Militer Organik dan Non-organik di Tanah Papua, Tarik Militer Organik dan Non-organik dari Tanah Papua, Tutup Perusahan-perusahan Asing; PT.Freeport, BP, LNG, MIFEE dan lainnya di Wilayah Adat bangsa Papua, dan Berikan “Hak Menentukan Nasib Sendiri” bagi Orang Asli Papua sebagai Solusi Demokratis.

Tuntutan berikut adalah lahir dari situasi darurat yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia melalui militernya. Yaitu, AMP menuntut; Bebaskan Seluruh Tahanan Politik Papua Barat yang saat ini masih ditahan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepolisiannya oleh Amnesty, Buka Ruang Demokrasi seluas-luasnya di Tanah Papua dan Buka Akses Bagi Wartawan Asing di Tanah Papua untuk meliput aktivitas rakyat Papua dan tindakan Pemerintah Indonesia bersama jajaran Militernya di Tanah Papua.

Sejarah bangsa Papua mencatat bahwa lahirnya New York Agreement dan Roma adalah bentuk dari ketidak konsistenan terhadap demokrasi. Karena, dalam perundingan yang melahirkan New York Agreement dan Roma tidak melibatkan Orang Asli Papua. Padahal, Dewan New Guinea Rad sejak persiapan hingga deklarasi kemerdekaan Papua Barat telah ada.

Tertutupnya wartawan Internasional juga sudah ada sejak Pra-Pepera dan Pasca Pepera 1969. Dan hal ini masih terjadi hingga 2015, saat ini.

19 Mei 2015, AMP kembali melakukan Demo Damai dan menuntut agar Ruang Demokrasi dan Akses bagi wartawan Internasional di Tanah Papua, jangan! Ditutup.

Aksi Demo Damai serentak, AMP dan GempaR tanggal 20 Mei, masih diperhadapkan pada blokade gabungan Militer Indonesia dan GempaR mengalami situasi darurat ini. AMP mengalamai tertutupnya media di Tanah Kolonial. Inti tuntutan serentak adalah “West Papua For Melanesia Spearhead Group.”

GempaR dan AMP juga menuntut: Buka ruang Demokrasi seluas-luasnya dan Akses Jurnalis Internasional di Tanah Papua.

Pernyataan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diposting di media sosial, Fans-Page Facebook bahwa ULMWP adalah badan penyatuan resmi oleh seluruh fraksi perjuangan dan rakyat Papua Barat akan mengajukan Aplikasi West Papua untuk menjadi anggota resmi di Melanesian Spearhead Group (MSG). Dan tanggal 21 adalah tanggal pertemuan lima Negara dalam MSG di Honiara, Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) untuk menanti aplikasi West Papua yang diajukan oleh ULMWP.

Dalam rangka menyelenggarakan aksi Demo Damai tanggal 21 Mei 2015, lima anggota KNPB Wilayah Sentani hendak ditahan saat membagikan selebaran. Polisi juga merampas penggalangan dana yang dilakukan di Sentani.

21 Mei 2015, “West Papua For Melanesian Spearhead Group” adalah tema aksi serentak yang dimediasi oleh AMP dan KNPB. AMP di Tanah Kolonial dan KNPB di seluruh Wilayah Papua.

Sebelumnya, Pukul 08:00 WP, Komite Pusat KNPB, KNPB Wilayah Sentani dan Port Numbay dihadang oleh gabungan militer Indonesia. Namun, Kepolisian Indonesia yang bertugas di Jayapura disoroti bahwa mengapa masih menutup ruang demokrasi. Sehingga, rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh KNPB di Wilayah Mamta serentak melanjutkan aksi Demo Damai ke gedung DPRP, Jayapura Kota.

Beberapa wilayah KNPB, seperti; Sorong, Biak dan Manokwari, dihadang oleh kepolisian setempat. Hingga saat ini, Kapolda Papua Barat, dan Kapolres Manokwari masih menahan tiga aktivis KNPB termasuk ketua KNPB Manokwari. Ironisnya, dikabarkan di media sosial, facebook milik KNPB bahwa ada seorang mahasiswa yang tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya hingga tulisan ini diposting (informasi lanjut, inbox via-facebook, Ones Nesta Suhun).

Ini adalah Nomor Kontak, Kapolda Papua Barat dan Kapolres Manokwari, 0811496251 dan 081330687997. Dalam sebuah postingan KNPB di media sosial meminta kepada Rakyat Papua Barat di mana saja berada, kepada pemerhati Demokrasi, HAM, Solidaritas dan Umat Tuhan agar mengirim sms-hand phone atau alat komunikasi apa pun untuk menuntut agar segera bebaskan tiga aktivis yang di Tahan di Manokwari.

Kami semua bertanya. Mengapa Demokrasi ditutup dan Akses bagi Wartawan Asing untuk meliput di Tanah Papua juga ditutup ketat.

Sebenarnya apa yang ditutupi oleh Pemerintah Indonesia melalui Militernya di Tanah Papua.

Dalam catatan Demo Damai, penutupan orasi oleh masing-masing koordinator lapangan; KNPB, AMP dan GempaR menyatakan sikap tegas bahwa akan selalu sikapi situasi darurat dengan cara Damai dan Bermartabat di muka umum. Pemerintah Indonesia melalui Militernya silahkan lakukan apa pun untuk menunjukkan watak ke-asli-an kamu.

Sebab Demo Damai dilindungi oleh Undang-undang Internasional bahkan Undang-Undang Indonesia. Demo Damai juga dilindungi oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bagi Negara yang tidak menjalankan bahkan terlihat memperkosanya maka, dia adalah musuh rakyat Internasional.

Resolusi Majelis Umum PBB Pasal 19, ayat 1, Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain). Ayat 2, Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Demo Damai adalah bagian dari kebebasan berekspresi di muka umum secara bermartabat. Perlakuan Pemerintah Indonesia melalui Militernya terlihat jelas bahwa memperkosa Undang-undang.

Pemerintah Indonesia melanggar Kovenan-kovenan Internasional, seperti; Hak Kebebasan Berkumpul, Hak Berserikat, Hak Berbicara, Hak Kebebasan Memilih dan Hak-Hak lain berdasarkan Article 1 Paragraph 1, 2, dan Paragraph 3 ”The International Covenant on Civil and Political Rights”.  Mengacu dari dasar hukum HAM Internasional ini, maka hak untuk Menentukan Nasib Sendiri tidak dapat diganggu-gugat. Menutup kebebasan Perss untuk meliput sesuai dengan aturan, kode etik jurnalis di Tanah Papua.

Tentang hak sipil dan politik pun telah diatur dalam UUD 1945, terutama Pasal 28 E, Ayat 3. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa atau melarang seseorang untuk bergabung dengan suatu organisasi.

Bahkan dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pertama mengatakan, “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa…” Indonesia seharusnya patuh terhadap dasar negaranya sendiri. Bukan! Balik memperkosanya.

#Sonny Dogopia*)

Sudut Ibu Kota Negara West Papua, Mamta, Port Numbay.

23 Mei 2015, Catatan Aktivis “Self-Determination”

__________________________________________________________

Kunjungi:

Facebook.com: KNPB, GEMPAR, AMP, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Youtube.com: KNPB, AMP

www.freewestpapua.org

www.ampjogja.blogspot.com

www.gemparpapua.wordpress.com

www.knpbnews.wordpress.com

Papua,(KM)— Ratusan  massa dari Alianisi Mahasiswa Papua (AMP) Bogor melaksanakan unjuk rasa mengelilingi Kebun Raya Bogor, aksi dalam bentuk pawai tersebut di akhiri dengan orasi politik di depan Tugu Kujang, Kamis (21/05/2015) dalam bentuk aksi damai dan aman di bawah pengawasan  aparat keamanan setempat.

“Rute aksi damai di mulai dari  depan Mol Pangorango Plasa berjalan menuju Istana Presiden Di Kota Bogor di lanjutkan ke  Tugu Kujan  mengakhiri aksi damai ini dengan orasi politik” Kata Jhon Wakerkwa,Jubir aksi  kepada www.kabarmapega.com  Jumat (22/05) malam.

Aksi berlangsung selama 4 Jam dari Jam  08.00-12.00 WIB, aksi damai ini sempat membuat arus lalu lintas kendaraan roda dua  maupun roda empat macet sepanjan jalan.

Masih menurut Jhon, aksi damai ini merupakan aksi bentuk, mendukung penuh  ULMWP masuk  untuk mendaftar tetap di Malanesia shperaed Group (MSG).

Lanjutnya, karena  kami rakyat  Bangsa Papua Barat bukan ras melayu, tetapi kami adalah Ras Malanesia, sangat bedah jauh Indonesia dengan Papua  barat.Oleh sebab itu, rakyat papua barat kembali ke satu honai yakni di MSG.

Selain itu, kami rasa bersyukur dan terima kasih kepada Negara-negara fasifik selatan yakni, Vanuatu, Soloman Island, Fiji,New colodenia,Kanaky 

Dalam aksi ini, tampak beberapa poster yang bertuliskan,West Papua Back To Family Malanesia Sperahed Group (MSG), West Papua For MSG, Menolak segala bentuk paket undang-ungang NKRI di Papua,menolak transmigrasi,Amerika serikat bertanggungjawab atas manipulasi  sejarah rakyat bangsa papua barat.(Admin/013/KM)

Berikut Foto Demo Damai AMP KK Bogor

Sumber: AMP Bogor,Dukun ULMWP Masuk MSG Rasa Syukur ...

Foto ini adalah salah satu warga Masyarakat yang mana sebagai Pendulang di Kali Kabur, Kampung Utukini, Tembagapura. Ia ditangkap pada 1 Januari 2015 oleh pihak Kepolisian. Ia ditangkap dan disiksa dan ditembak dikakinya untuk dilumpuhkan.

Kepolisian mencurigai Dia sebagai pelaku dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga sebelumnya Ia disiksa bagaikan binatang dan ditembak untuk lumpuhkan sehingga sampai saat ini dia masih dirawat di rumah sakit.

Selasa 6 Januari 2015 pasukan gabungan TNI dan Brimob menangkap sekitar 65 orang dari Kampung Utikini, Distrik Tembagapura dan langsung dibawa turun ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan.

Sampai hari ini Polda Pupua yang terdiri dari Tim Gabungan TNI dan Polri masih sedang lakukan penyisiran di Kampung Utukini, Tembagapura. Rakyat Papua yang ada disana sedang disiksa, dibunuh, diperkosa, dipukul, ditahan dan mereka ada hidup dalam tekanan Militer indonesia. Mohon Advokasi.(Romario E.Yatipai)

Timika, Jubi – Kepolisian Resor (Polres) Mimika, hari ini, Selasa (6/1) akan menambah jumlah personil di Polsek Tembagapura sebanyak 20 orang guna membantu kekuatan Polsek dan tugas-tugas Kepolisian lainnya.

“Rencananya kita tambah perkuatan Polsek dari personil Polres yang satgas pamwil,” ujar Wakapolres, Kompol Wirasto Adi Nugroho, SIK., di Timika, Selasa (6/1). Kata Wakapolres, 20 personil ini nantinya akan membantu kekuatan dan kegiatan Polsek Tembagapura.

“Tugas mereka nantinya membantu perkuatan dan giat Polsek Tembagapura,” katanya.

Dijelaskannya, kegiatan yang dilakukan nantinya berupa cipta kondisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat beraktivitas sehari-hari.

“Tugas mereka diantaranya cipta kondisi (cipkon) dan giat kepolisian lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Tembagapura saat ini tetap kondusif, pasca pembunuhan terhadap dua anggota Brimob Polda Sumatera Selatan dan satu Security PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Mimika, Philipus Wakerkwa, mengatakan, kelompok Ayub Waker merupakan kelompok yang telah lama berada di wilayah Tembagapura. Dengan keberadaan kelompok tersebut, aparat seharusnya melakukan tindakan-tindakan pendekatan, guna mencegah terjadinya tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Mengenai keberadaan kelompok Ayub Waker yang dituding Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende, sebagai dalang dan harus bertanggungjawab terhadap aksi yang terjadi pada Kamis (1/1) lalu, sehingga menewaskan sedikitnya dua orang anggota Brimob Polda Sumatera Selatan dan seorang karyawan PT Freeport. Menurut Philipus, keberadaan Ayub Waker sudah lama berada di wilayah Tembagapura, bahkan keberadaannya itu sudah diketahui aparat sejak lama.

Dengan demikian, langkah yang seharusnya diambil aparat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu, maka sudah seharusnya aparat melakukan langkah-langkah pendekatan, yang mana tujuannya mencegah atau menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jika tidak dilakukan, kemungkinan besar bisa terjadi. Pihak keamanan sudah tahu, Ayub Waker sudah lama di Tembagapura. Kalau sudah tahu kenapa tidak ada pendekatan lebih dini, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Philipus ketika dihubungi, Senin (5/1).

Menurut Philipus, aparat yang bertugas pada wilayah Tembagapura harus benar-benar siap dan selalu siaga dimana saja berada, termasuk dalam melakukan aktifitas atau rutinitas patroli. Karena menurutnya, area Tembagapura merupakan area vital nasional, sehingga dalam bertugas aparat harus benar-benar telah mempersiapkan diri guna menghadapi segala kemungkinan kejadian yang akan terjadi.

Selanjutnya, dengan melakukan patroli ke wilayah sekitar Utikini-Banti, Philipus melontarkan pertanyaan, apa sebenarnya yang dicari aparat satgas, sehingga menjadi korban dalam peristiwa itu. Selanjutnya apa benar saat itu anggota satgas melakukan patroli? atau juga ada melaksanakan tugas lain pada wilayah diluar tugas satgas ada Polsek dan Koramil.

Menurutnya, wilayah yang didatangi para korban juga terdapat Koramil, sehingga hal-hal yang terjadi harus dan perlu dipelajari secara seksama. Selanjutnya, ia mengatakan bisa saja hal yang terjadi merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi di Ilaga beberapa waktu sebelumnya.

“Mereka ini cari apa turun ke bawah, ke kampung. Kelihatannya ada tugas, tugas apa di bawah? di bawah ada pos koramil, perlu pelajari baik persoalan ini. Jangan sampai persoalan ini mungkin bagian dari Ilaga, orang bunuh orang bawa senjata, itu yang perlu dipelajari semuanya,” jelasnya.

Dengan demikian, jika wilayah atau lokasi-lokasi yang masih dianggap rawan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan aparat maupun masyarakat, arena hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi di saat-saat terdapat kelengahan.

“Jika masih dianggap rawan diatas, perlu kewaspadaan, itu bisa terjadi karena lengah, tidak siap. Jadi bergerak dari titik satu ke titik lain, perlu kewaspadaan,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)


Sumber: tabloidjubi.com