KNPB-PRD-FRAKSI-BOMBERAY: PERNYATAAN

KEGIATAN MIMBAR BEBAS

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA

SEKERTARIAT PARLEMEN RAKYAT WILAYAH BOMBERAY

DAERAH FAK-FAK, KAIMAN DAN TIMIKA

Alamat: Jl. Sosial Kebun Sirih, Timika-Papua

KEGIATAN MIMBAR BEBAS

DALAM RANGKA

PENOLAKAN HARI ANESASI PAPUA KE NKRI 1 MEI 2015

DAN DUKUNGAN PEMBENTUKAN ULMWP

1. PENDAHULUAN

Dalam memperingati hari aneksasi West Papua ke dalam penjajahan Indonesia ke-55, tanggal 1 Mei 2015, rakyat West Papua mendesak Indonesia dan dunia internasional agar menghentikan penjajahan Indonesia dan segera memediasi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yang damai, demokratis dan final.

Dalam upaya mencapai hak penentuan nasib sendiri, rakyat West Papua memberi kewenangan penuh kepada badan unifikasi yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk mewakili menjadi anggota penuh dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Oleh sebab itu, kami menganggap upaya dari kelompok lain yang berupaya menjadi anggota MSG adalah illegal dan tidak mewakili rakyat West Papua.

Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Karena itu, kami mendesak Pemimpin-pemimpin Negara-negara Melanesia untuk tidak terjebak dalam rayuan Negara Indonesia yang sedang menindas bangsa Melanesia di West Papua.

Rakyat West Papua menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa. Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.

Rakyat West Papua juga mendesak aparat kolonial Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi gerakan damai rakyat West Papua. Rakyat West Papua meminta ruang demokratis yang damai dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan cara-cara militeristik dalam penyelesaian konflik politik teritori West Papua. Hentikan penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat dan aktivis damai, dan segera bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan rakyat sipil West Papua.

1 Mei 1963 adalah awal pemusnahan Manusia Melanesia di Papua Barat, dimana UNTEA menyerahkan Administrasi West Papua Kepada Indonesia secara sepihak tanpa diketahui oleh orang Papua Barat sebagai pemilik dan pewaris wilayah west Papua. Hal ini dilakukan atas kongkalinggong Amereika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB, untuk kepentingan ekonomi di Papua Barat, maka rakyat Papua jadi korban samapai dengan saat ini.

Aneksasi Bangsa Papua ke dalam NKRI melalui UNTEA 1 Mei 1963 merupakan kejahatan atas Hak Politik dan hak hidup serta Hak ekonomi orang Papua dilanggar. PBB sampai dengan saat ini tidak Pernah merasa bersalah atas nasib bangsa Papua.

01 Mei 1963 merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Terjadinya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat. Sesuai perjanjian New York atau New York Agreement 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).

Kenyataannya, upaya pengkondisian Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih dari 800.000 orang Papua yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum Pepera 1969, pada tahun 1967 terjadi Kontrak Karya 1 PT Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik negara Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan Pepera walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik di daerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998.

Kejahatan Negara Indonesia melalui kaki tanganya militer (TNI-Polri) terus berlanjut hingga dewasa ini. tanggal 08 Desember 2014 Rakyat Papua dikejutkan dengan kebrutalan Aparat Keamanan Indonesia di Kabupaten Paniai, yang menewaskan 4 Orang siswa SMA Negeri 1 Paniai dan belasan lainnya kritis. Kebrutalan berlanjut Pada06 Januari 2015 di Timika, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyisiran kampung Utikini dan mengamankan setidaknya 200 orang, termasuk 48 perempuan dan tiga anak-anak.

Pada tanggal 21 Maret 2015, polisi membubarkan paksa kegiatan penggalangan dana kemanusiaan KNPB Yahukimo untuk Bencana Badai Pam Vanuatu, yang menewaskan Obagma Senegil dan 4 orang luka-luka akibat tertembak dalam insiden tersebut.

Ironisnya kejahatan kemanusian di tanah papua secara terus menerus terjadi, namun Negara melalui Brirokrasinya masih dengan keras kepala mendorong agar Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya, Wamena untuk tetap di bangun. Situasi ini membenarkan bahwa, kehadiran Indonesia atas Tanah Papua sejak 01 mei 1963 hingga saat ini, dengan jelas hanya untuk memusnahkan Orang Asli Papua (OAP), dengan tujuan untuk menguasai Teritori dan Sumber Daya Alam (SDA) Papua.

Maka Parlemen Rakyat Wilayah (PRW) Bomberay yang meliputi Fak-Fak, Kaimana dan Timika melakukan Aksi Ibadah Mengenang atas Ribuan Rakyat Papua yang di bunuh secara langsung dan tidak langsung selama 55 tahun bersama Indonesia dari sejak Papua di Anesasi ke dalam Republik Indonesia.

Kegiatan Ibadah ini dilaksanakan di halaman Kantor Pusat Parlemen Rakyat Wilayah Bomberay di Timika, Papua Barat.

2. NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan adalah:Mimbar Bebas dengan isu tunggal ULMWP IS OUR LEGAL & REPRESENTATIVE BODY FOR MSG!

3. THEMA KEGIATAN

Thema dan Sub Thema adalah:

Thema : SAYA BUKAN BANGSA INDONESIA TAPI SAYABANGSA MALANESIA

Sub Thema: BERSAMA ULMWP BANGSA PAPUA MENUJU MAMA KANDUNGMALANESIA, SETELAH 55 TAHUN BERSAMA MAMA TIRI INDONESIA YANG TIDAK URUS DARI SEGALA-GALANYA

4. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan adalah:

1. Mendukung Dan Memberikan Mandat Penuh Kepada Pimpinan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Untuk Melobi Masuk Ke Malanesian Spearhead Group (MSG).

2. Memohon Kepada Pimpinan Malanesian Spearhead Group (MSG) Untuk Menerima Wadah Refrentatif Bangsa Papua Yaitu United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Untuk Masuk Sebagai Anggota Tetap Di Malanesian Spearhead Group (MSG).

3. Menyatakan Kepada Pemerintah Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Belanda Dan Amerika Serikat Bahwa 1 Mei 1963 Adalah Hari Anesasi Papua Ke Dalam Republik Indonesia, Awal Pemusnahan Manusia Malanesia Di Papua Barat Dan Ingin Kembali Ke Rumah Malanesia.

5. AGENDA KEGIATAN

1. Ibadah

Ibadah di Pimpin oleh Pdt. Daniel Bagau, dalam khotbanya Pdt. Daniel Bagau mengajak untuk rakyat Papua melihat kembali jati dirinya sebagai manusia Malanesia yang ada di daerah adat Malanesia di tanah Papua Barat, Tuhan menciptakan Bangsa Malanesia di tanah Papua Barat agar Manusia Papua Barat yang harus tinggal di tanah ini.

Lanjutnya, Orang Papua, Manusia Malanesia mulai hari ini kita sadar bahwa:

a. Saya diciptakan dan ditempat tanah ini.

b. Orang Papua mengikuti Jalan Tuhan, yaitu jalan lewat wadah koordinatif ULMWP ini untuk menuju ke rumah Malanesia.

c. Orang Papua berdoa Pulau Malanesia ini.

2. Doa

Doa pemutusan dan pelepasan bersama dengan Bangsa Indonesia dengan Bangsa Malanesia di tanah Papua di doakan oleh Pdt. Deserius Adii, menurut Adii semua hubungan dengan segala ikatan-ikatan, kubu-kubu dan pertahanan yang dibangun di atas territorial West Papua pada hari ini kami putuskan dan basmikan dalam nama Tuhan Yesus dan Bangsa Papua tahun ini pun masuk dalam forum MSG.

3. Pernyataan

Pernyataan dibacakan oleh Sekertaris Parlemen Rakyat Wilaya (PRW) Bomberay di Timika, Pdt. Deserius Adii, dan pernyataannya adalah:

a. Mendukung Dan Memberikan Mandat Penuh Kepada Pimpinan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Untuk Melobi Masuk Ke Malanesian Spearhead Group (MSG).

b. Memohon Kepada Pimpinan Malanesian Spearhead Group (MSG) Untuk Menerima Wadah Refrentatif Bangsa Papua Yaitu United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Untuk Masuk Sebagai Anggota Tetap Di Malanesian Spearhead Group (MSG).

c. Menyatakan Kepada Pemerintah Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb), Belanda Dan Amerika Serikat Bahwa 1 Mei 1963 Adalah Hari Anesasi Papua Ke Dalam Republik Indonesia, Awal Pemusnahan Manusia Malanesia Di Papua Barat Dan Ingin Kembali Ke Rumah Malanesia.

Demikianlah Kronologis Singkat Kegiatan tadi.

Timika, 1 Mei 2015

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

SEKERTARIAT PARLEMEN RAKYAT WILAYAH BOMBERAY

(FAK-FAK, KAIMANA DAN TIMIKA)

PDT. DESERIUS ADII, S.TH.

(SEKERTARIS PRW BOMBERAY)

FOTO KEGIATAN

Seluruh rakyat Timika yang hadir dan bapa-bapa Pendeta berdosa bersama menyerahkan ULMWP masuk menjadi Anggota resmi MSG

foto bersama saat Usai Kegiatan Aneksasi Papua dipaksa masuk ke Indonesia

Suasana Doa bersama do untuk negara Fasifik tetap berkomitmen untuk Papua masuk Anggota MSG.

Dua inteljen datang dikantor KNPB-PRD meminta jangan kibarkan bendera Bintang kejora sebab atasan kita suruh ketemu pimpinan kordinator aksi. Supaya kita jaga keamanan sama -sama dan Atasan kami ijikan untuk ibadah dan doa saja kata kedua anggota inteljen Polres Mimika.

Tanggapan koordinator aksi menyampaikan bahwa kami hanya menyampaikan dan menolak hari aneksasi papua ke indonesia secara ilegal. Kami tdk mengibarkan bintang kejora kami hanya ibadah dan doa