BRIMOB , MENGHADANG MASA AKSI KNPB BERSAMA SELURUH RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH SORONG RAYA

SORONGRAYA — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah sorong raya sebagai mediasi rakyat Papua dan penanggung jawab politik dalam Negeri Parlemen rakyat Daerah (PRD) Wilayah Domberay, bersama rakyat Papua melakukan aksi damai nasional long much menuntut “Indonesia membuka ruang demokrasi dan membuka jurnalis asing ke Papua serta rakyat Papua di Sorong Raya mendukung penuh wadah persatuan Bangsa ULMWP untuk masuk menjadi anggota (MSG). Namun aksi damai tersebut, dihadang oleh Aparat Kepolisian Indonesia di Gunung Jufri pada hari kamis (21/05/2015) pukul 11:50 waktu WPB.

Awalnya, secara bersamaan seluruh masyarakat dan masing – masing sector kumpul beberapa titik, yakni (lampu merah kilo 10 dan gunung Jupiter ) dan secretariat KNPB semua masa aksi menuju ke titik sentral, kilo 10 masuk , kuburan Almarhum Martinus Yohame pada pukul 09: 15 WPB.

Pada pukul, 09 .45 WPB Korlap Geby mamberasar dan Ketua KNPB kantius heselo mengarahkan Masa aksi long much sambil berorasi dengan issue yaitu (a). Rakyat Papua meminta Jurnalis Internasional dan lembaga pemerhati ke Manusian segera ke Papua. (b) Segera Membuka Ruang Demokrasi Di Papua Agar Rakyat Papua Secara Bebas Mengexpresikan Hak Politik Sesuai Dengan Hati Nurani.

Dari kilo 10 masuk menuju ke kantor DPRD sorong Kota. Dengan yel-yel Referendum –yes. Namun, pada pukul, 10. 00 wpb gabungan TNI,POLRI dan Brimob turun dengan senjata lengkap menghadang masa aksi pertama di gunung jufri, Selanjutnya pada pukul 11 .00 wpb tim negosiasi sedang nego,dengan Polres sorong pada saat itu juga pihak keamanan/ Kepolisian turun dengan 1 patorli secara paksa mengambil Atribut milik KNPB
Yaitu: Bendera KNPB 8 buah, spanduk, pamphlet, tali komando, dan bayu bergambar Bintang fajar 1 buah.

Maka masa aksi juga langsung kembali dengan tertib ke kilo 10 masuk di kuburan Almarhum Tn Martinus Yohame. Pada pukul 12 00 wpb
Situasi mencekam, namun masa aksi tidak terpancing dengan kata-kata memancing emosi dari pihak kepolisian dan Inteljen, sehingga masa aksi memilih tenang di tempat dan kordinator aksi mengharap semua tidak terpancing karena aksi kami adalah aksi damai dan bermartabat serta menjunjung nilai kemanusiaan.

STEKMEN POLITIK BANGSA PAPUA BARAT

54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI merupakan malapetaka atas nasib masa depan bangsa Papua. 1 Mei 1963 sampai dengan saat ini, pelanggaran HAM di Papua terus berlanjut. Pembunuhan dan pemusnahan Ras melanesia secara sitematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di Papua Barat. Untuk menutupi genosida di Papua pemerintah mengisolasi wilayah Papua dari pantauan Masyarakat Internasional. Pembunggaman akses bagi wartawan asing dan lembaga kemanusiaan untuk mengujungi wilayah terus dibatasi dalam 5 dekade di Papua.

Presiden Joko Widodo dalam kujungan kerja di Papua mengatakan bahwa, membuka akses bagi wartawan asing untuk masuk ke Papua tetapi, masih ada pro dan kontra di jakarta antara DPR RI, Menkopolhukam dan kementrian luar negeri serta Polda bahkan juga Pangdam di Papua sampai dengan saat ini terus dipersoalkan. Hal ini menandakan bahwa pernyataan Joko Widodo hanyalah Opini dan pencitraan nama baik Indonesia terhadap sorotan dunia tentang kebebasan press di Papua. Dengan demikian belum tentu wartawan asing akan masuk ke papua secara bebas untuk menjalankan kegiatan jurnalismenya tetapi pasti akan dibatasi oleh negara.

Ruang demokrasi pun terus dibungkam dengan dalil mengganggu keamanan negara. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani tentang hak –haknya terus rampas oleh negara. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus dicuri, hak sumber daya alam yang dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisasi OPM, GPK Separatis dan KKB. Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini.

Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa. Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Berdasarkan sejarah masa lalu diatas kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mendesak :

1. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Membuka Ruang Demokrasi secara jentelmen dan bermartabat memberikan kebebasan untuk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Referendum apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.

2.  Meminta Kepada Pemerintah Indonesia segera hentikan semua kebijakan politik dan pembangunan di papua barat sebelum rakyat Papua Barat Menentukan Nasib Sendiri Melalui Referendum.

3. Meminta Segera Membuka Ruang Demokrasi Di Papua Agar Rakyat Papua Secara Bebas Mengexpresikan Hak Politik Seuai Dengan Hati Nurani.

4. Rakyat Papua meminta Jurnalis Internasional dan lembaga pemerhati ke Manusian segera ke Papua.

5. Kami segenap rakyat papua Barat mendukung penuh ULMWP membawa West Papua Ke MSG

6. Kami Rakyat Papua Barat mendesak kepada Seluruh organisasi perjuangan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Rakyat Papua Barat Mendukung ULMWP menuju Ke MSG

Demikian setekmen Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih

KORDINATOR LAPANGAN
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)

Kantius Heselo            Leonardus Turot
Ketua                          Sekretaris

PENANGGUNG JAWAB
PARLEMEN RAKYAT DAERAH (PRD)
Wilayah Sorong Raya

Yulius Wondiwoy.  Lili Imbir
              Ketua          sekretaris

Menindak lanjuti
Penanggung Jawab Politik Papua Barat
PNWP

Bucktar Tabuni

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. Pimpinan ULMWP di Tempat

2. Pimpinan Free West Papua Campangin di Tempat

3. Pimpinan ILWP di Tempat

4. Pimpinan IPWP di Tempat

5. Pimpinan NRPB di Tempat

6. Pimpinan PNWP di Tempat

7. Pimpinan dan Tokoh-Tokoh Adat Se-Wilayah Sorong Raya di Tempat

8. Pemerintah Republik Indonesia di Tempat

Foto-foto masa aksi  mendukung ULMWP dan polisi menghadang knpb