KNPB dan PRD Timika Tolak LMA di Tanah Papua

PRD dan KNPB Timika memediasi rakyat menolak LMA, BMP, LMR RI dan lembaga-lembaga berbau adat buatan Jakarta di Timika, 13/7/2015. Jubi/Arnold Belau

Timika, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Penanggung jawab Politik rakyat Papua Barat, melakukan ibadah dan aksi 

Timika, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Penanggung jawab Politik rakyat Papua Barat, melakukan ibadah dan aksi penolakan terhadap pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) versi Jakarta, Barisan Merah Putih (BMP), dan pengiriman aparat keamanan (TNI-POLRI) ke seluruh tanah Papua khususnya Timika.

KNPB dan PRD wilayah Timika menilai pembentukan LMA, BMP, BAIS, dan pengiriman Tentara dan Polisi dalam jumlah yang besar ke Timika dalam beberapa pekan terakhir bertujuan untuk mengacaukan situasi dan kondisi Timika, karena isu Papua diterima dalam forum KTT MSG yang ke-22 pada 26 Juni 2015 lalu di Honiara, saat ULMWP diterima sebagai Observer (pengamat).

“16 sektor KNPB dan PRD Wilayah Timika, dengan Tegas menolak semua program NKRI di Teritori West Papua, karena mereka datang tujuannya untuk membunuh dan merampok menjajah orang asli Papua,” ketua KNPB Timika, Steven Itlay, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Senin (13/10/2015) dari Timika. pada Senin (13/07/2015) di Timika.

Perwakilan Parlemen rakyat Daerah Wilayah Timika, Sem Kossai, juga ikut mendukung pernyataan dari semua sektor untuk menolak pembentukan LMA, versi Indonesia di bawah pimpinan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya serta rombongan yang akan datang ke Timikauntuk membentuk LMA bagi dua Suku Kamoro dan Suku Amugme.

”Di Timika bukan hanya dua suku saja tapi ada tujuh suku, sehingga semua suku yang ada di tanah Amungsa, baik tujuh suku maupun suku-suku papua yang lainnya kita semua harus menolak karena demi nasib anak-cuku kita,” tegasnya.

Menurutnya, tujuan kedatangan Lenis Kogoya untuk membentuk membentuk LMA di Kampung-kampung, sebagai bagian dari Program MELINDO (melanesia Indonesia). “Mereka membuat menteri-menteri kecil di akar rumput, membagi-bagi uang untuk mematikan gerakan perjuangan Papua merdeka,” ujarnya.

Ia berharap, Rakyat Papua jangan terinfeksi dengan rayuan uang dan barang demi menghancurkan gerakan perjuangan penentuan nasib sendiri, bebas dari penjajah Indonesia, sebab Papua sudah masuk MSG.

“Jadi, fokus kita sekarang adalah ULMWP menuju pasifik Island Forum (PIF),” ujarnya.

Sementara itu, Bazoka Logo, Jubir KNPB Pusat saat dikonfirmasi Jubi mengatakan, benar bahwa KNPB dan PRD sudah menyerukan untuk menolak dengan tegas pembetukan LAM versiu Jakarta, BPM, LMR RI dan berbagai macam institusi-institusi bertopeng adat yang tidak jelas.

“Orang Papua tidak butuh LMA, BMP, LMR RI dan lainya. Orang Papua tanpa campur tangan indonesia bisa menjalankan roda pemerintahan adat sendiri. Untuk itu rakyat Papua jangan terprovokasi dengan rayuan-rayuan gombal indonesia melalui berbagai macam tawaran institusi berbau adat. Karena pemerintah adat yang sesungguhnya ada di Papua dan itu berlangsung dari waktu ke waktu secara alami,” tegasnya. (Arnold Belau)

sumber: jubi