Pertanyaan Politik Aksi 21 Mei 2015 Wilayah Timika

PEMBUKAAN RUANG DEMOKRASI DAN MEMBUKA JURNALIS ASING  MASUK DI TANAH PAPUA UNTUK MELIHAT KONDISI BANGSA MALANESIA DI TANAH PAPUA BARAT SERTA DUKUNGAN PERTEMUAN PIMPINAN MSG.

Manusia bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Dan bebas dari ketakutan dan kemiskinan serta kebebasan iberpendapat hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana,  setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan hak politik, dan juga hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966.  Pada Pasal  1  ayat  1 dan  Pasal 19 ayat 1  semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.

Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik, telah menjamin Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini.  Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.  Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap setiap kegitan masyarakat  yang hidup di negara yang menganut sistem demokrasi, atas nama  kepentingan keamanan Negara.

Undang –undang  No 9 tahun 1998 pasal 28 ayat 1 huruf A-J menyatakan bahwa, setiap orang berhak berkumpul berserikat untuk menjampaikan pendapat di muka umum secara lisan maupun secara tertulis. Hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara wajib untuk memajukan penghormatan terhadap hak  berexpresi, hak berpendapat dan hak untuk menikmati kebebasan setiap orang di muka bumi ini.

Tetapi hak politik dan hidup dan hak berpendapat dihancurkan oleh negara 1 Mei 1963  sampai dengan saat ini Pembunuhan  dan pemusnahan  manusia Papua   secara sitematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara untuk mempertahankan kekuasaanya. Untuk menutupi genosida di Papua pemerintah  mengisolasi wilayah Papua  dari pantauan Masyarakat Internasional.  Pembunggaman ases bagi wartawan asing dan lembaga kemanusiaan untuk mengujungi wilayah  terus dibatasi dalam 5 dekade di Papua.

Ruang demokrasi pun terus dibungkam dengan dalil mengganggu keamanan negara.  Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau  mengexpresikan  keinginanya sesui dengan hati nurani tentang hak –haknya terus rimpas oleh negara.  Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curui, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB. Tidak ada ruang  bagi rakyat Papua Barat,untuk  hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini.

54 tahun Papua Barat  dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963  sampai dengan saat ini tidak pernah menikmati kebebasan yang melekat kepada setiap orang.  Pelanggaran HAM  Remusnahan Ras Melanesia di Papua Barat,  Negara sedang menindas rakyat Papua Barat    secara sitematis, masif dan terustruktur dilakukan  negara di Papua Barat.

Untuk menutupi genosida di Papua pemerintah  mengisolasi wilayah Papua  dari pantauan Masyarakat Internasional.  Pembunggaman ases bagi wartawan asing dan lembaga kemanusiaan untuk mengujungi wilayah  terus dibatasi dalam 5 dekade ini di Papua Barat.

Manufer politik klonial NKRI di Papua Barat untuk mempertahankan kekuasanya di Papua Barat, semakin kencara dilancarakan oleh Joko widodo, manufer Politik NKRI bukan hanya di Papua Barat tetapi juga di luar negeri lebih khusus di PNG. Perjalanan JOKOWI ke PNG untuk menekan pemerintah PNG agar  menolak aplikasi West Papua yang diajukan oleh ULMWP. Kedatangan Presiden RI JOKOWI di Papua manufer politik kotor, sebab Indonesia ketakutan dengan lahirnya ULMWP dan mengajukan aplikasi West Papua untuk menjadi anggota MSG.

Peresmian Jembatan holtekam, pletakan batu Pertama IPDN di Papua, pembagunan inpranstruktur,  kesejahtraan  rakyat, serta rel kerta apai dan  membuka akses jurnalia asing serta pembebasan tapol hanya  propaganda  opini NKRI untuk  merendamg dukungan masyarakat internasonal untuk hak penentuan nasib sendiri saat ini semakin kecar dikampanyekan di berbagai Negara di dunia.

Kedatangan JOKOWI di Papu hanyalah  bentuk pencitraan nama baik NKRI di muka dunia internasional.  Isu pembebasan tahanan politik di Papua dan  membuka akses jurnalis asing,  menjadi peluruh ampu untuk menghalau perjuangan ULMWP membawah West Papua menjadi anggota resmi MSG.

Perjalanan Presiden RI  Joko Widodo ke Papua tanggal 09-10 dan selanjutnya ke PNG untuk menekan pemerintah PNG. Kemudian JOKOWI menjampaikan bahwa  di Papua tidak ada tahanan politik dan  Ruang demokrasi sudah dibuka, selain itu Jokowi menjampaikan bahwa Ases jurnalis asing sudah terbuka. Namun masih ada 60 an orang tahanan politik di Papua. Sedangkan 5 orang  dibebaskan adalah membobol kudang senjata di Kodim Wamena, berarti tahanan politik murni belum dibebaskan 100%. Artinya 5 di bebaskan hanya pencitraan nama baik Negara di muka dunia internasional.

Kemudian pembebasna Jurnalis asing ke Papua masih ada pro dan kontra anra DPR RI, kementrian luar negeri dan juga menkopolhukam, itu artinya sekalipun jokowi bilang membuka akses jurnalis asing tetapi, wartawan asing akan dikontrol oleh Inelejen,  mereka tidak akan lebih leluasa untuk menjalankan kegitan jurnalis di Papua. Dan mereka yang datang juga akan meliput keberhasilan pemerintah, pembangunan kesejatraan dan versi memerintah indonesia.

Pendatanganan kerja sama pemerintah PNG dan Indonesia di bidang Ekonomi serta pertahanan keamanan  di perbatasan RI & PNG. Selain itu satu isu yang mereka sepakati adalah Isu teroris antara RI dan PNG, hal ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak rakyat Papua dan PNG sebagai sesama ras Melanesia dan hidup di satu pulau yang sama untuk menjalankan kehidup sehari-hari.

Manufer politi NKRI ke PNG untuk menghalau dan mempengaruhi pemerintah PNG agar aplikasi West Papua tidak boleh diterimah  dalam KTT MSG bulan juni di honiara.

Presiden Joko Widodo dalam kujungan kerja di Papua mengatakan bahwa,  membuka akses bagi wartawan asing untuk masuk ke Papua  tetapi, masih ada pro dan kontra di jakarta antara DPR RI, Menkopolhukam dan kementrian luar negeri serta Polda  bahkan juga Pangdam di Papua sampai dengan saat ini terus dipersoalkan. Hal menandakan bahwa pernyataan Joko Widodo hanyalah Opini dan pencitraan nama baik Indonesia terhadap sorotan dunia tetang kebebasan press di Papua. Dengan demikian belum tentus wartawan asing akan masuk ke papua secara bebas untuk menjalankan kegiatan jurnalismenya tetapi tentu akan dibatasi oleh negara.

Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua.  Rakyat West Papua  harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana.  Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu  rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.

Ooleh Karena itu kami komite Nasional Papua Barat atas nama rakyat Papua Barat menyatakan sikap politik sebagai berikut:

1.         Rakyat Papua Barat mendesak Kepada Pemerintah Indonesia segera memberikan akses bagi wartawan asing secara bebas meliput di Papua Barat Tanpa dibatasi.

2.       Mendesak pemerintah Pusat pemerintah  segera membuka Ruang demokrasi di Papua Barat, tanpa diskriminasi

3.       Mendesak Kepada PBB segera mengirim pelopor khusus tentang Hak berpendapat dan berexpresi lembaga kemanusian Internasional  di Papua  Barat.

4.        Pemreintah Indonesia hetikan diplomasi kotor dan propaganda  politi terhadap dunia internasional , sebab hal itu hanya menutupi pelanggaran HAM di Papua Barat.

5.       Solidaritas Masyarakat Internasional  pimpinan negara-negara MSG tidak boleh  di tipu dengan  diplomasi NKRI, Ras melanesia di Papua Barat  menuju kepunahan.

6.       Rakyat Papua Barat sorong sampai merauke mendukung Penuh aplikasi ULPWP membawa west Papua menju MSG

7.        Segera Lakukan Moblisasi umum di seluruh tanah Papua mendukung ULMWP membawah West Papua menuju MSG, melalui doa dan Puasa serta aksidemo damai tanggal 28 mei dan 04 juni 2015 untuk mendukung KTT MSG yang ke 19 di Honiara.

Demikian stekmen Politik Rakyat Papua Barat, atas perhatian dan kerja sama yang baik tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih.

Tanah Amunsa Timika West Papua, 21 mei 2015

DIKELUARKAN DI : Timika,

           PADA TANGGAL : 21 Mei 2015

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

WILAYAH  BOMBERAY

SEKERTARIAT PARLEMEN RAKYAT DAERAH MIMIKA

ABIHUT DEGEI                              SEMUEL SAREMBA

 (KETUA PRD MIMIKA)               (KETUA PRW BOMBERAY)

MENGETAHUI

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA

BUCTHAR TABUNI

TURUT DIDUKUNG OLEH:

1.      Ketua PRD Timika &  Bangsa Malanesia Di Timika

2.      Ketua PRD Kaimana & Bangsa Malanesia Di Kaimana

3.      Ketua PRD Fak-Fak & Bangsa Malanesia Di Fak-Fak

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1.      Pimpinan ULMWP di Tempat

2.      Pimpinan Free West Papua Campangin di Tempat

3.      Pimpinan ILWP di Tempat

4.      Pimpinan IPWP di Tempat

5.      Pimpinan NRPB di Tempat

6.      Pimpinan PNWP di Tempat

7.      Pimpinan PRD Se Tanah Air West Papua di Tempat

8.      Pimpinan Gereja-Gereja Se-Wilayah Bomberay di Tempat

9.      Pimpinan dan Tokoh-Tokoh Adat Se-Wilayah Bomberay di Tempat

10.  Pimpinan LSM Se-Wilayah Bomberay di Tempat

11.  Pemerintah Republik Indonesia di Tempat